editorial 1

PERUBAHAN SISTEM IMPOR DAGING DITENTANG

Pengusaha dan peternak sapi menentang rencana Departemen pertanian membuka impor dagin sapi dari Negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku(PMK).Kebijakan perubahan status impor daging dari berbasi Negara(country)menjadi zonazi dinilai hanya akan merugikan Negara.

“saya mengingatkan kembali kepada pemerintah untuk memasukan daging dari Negara-negara yang belum bebas dari PMK ini.Jika pemerintah melakukan hal tersebut,akan tercatat dalam sejarah pemerintah yang sekarang ini mendatangkan PMk setelah kita susah payah sekitar 100 Tahun membebaskan Negara ini dari PMK”kata Dewan pertimbangan kerukunan tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo di Jakarta.

Di tambahkanya,rencana pemerintah mengubah kebijakan Impor daging sapi dari yang semula berbasis Zonasi perlu ditentang.Menurut dia Indonesia masih lemah dalam hal pengawasan PMK sehinga membuka peluang Impor daging sapi dari Negara yang belum bebas dari PMK ke Indonesia. “ini hanya langkah awal.Begitu Indonesia memakai pendekatan zona, masuk lah daging-daging dari Negara lain yang belum bebas dari PMK.kita juga harus curiga,apa ada kepentingan bisnis besar dari semua ini”ujar Siswono.

Lebih jauh ia mengatakan para pengusaha dan peternak sapi yang terdiri atas HKTI,Asosiasi Importir Daging Idonesia (Aspidi),Perhimpunan perternak sapid an kerbau Idonesia(PPSKI),Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti)dan lembaga pengamat bidang kedokteran Hewan(Indonesia veterinary Watch),akan membawa rencana pemerintah terkait perubahan status Impor daging sapi itu ke DPR jika Deptan tetap bersihkeras.”jika pemerintah tetap ngotot mengubahnya,kami akan mengajukannya ke DPR.

Peraturan pemerintah yang menjadi dasar tidak bisa mengalahkan Undang-Undang yang lebih tinggi.Ketua PPSKI,Teguh Boediyana mengatakan mengubah status Impor ini langkah yang berbahaya untuk usaha perternakan dan peternakan di Indonesia.Pemerintah seharusnya melindungi peternakan lokal.Tapi kebujakanya malah Kontradiktif.